Jumat, 10 Desember 2010

EKONOMI KABUPATEN MUNA: Janji yang Tak Terbayar

Kabupaten Muna memiliki jumlah penduduk ke-4 terbesar dari 12 Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu 246.004 jiwa (Tahun 2008), tetapi tidak sebanding dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di wilayah tersebut, Berdasarkan data BPS Sulawesi tenggara, LPE Kabupaten Muna menempati urutan ke-3 terbawah dengan LPE sebesar 1,07%. Tiga sektor penyumbang Pendapatan Regional Bruto (PDRB) terbesar, yaitu Sektor Pertanian (33,99%), Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (21,49%), dan Sektor Jasa (18,91%). Dapat dikatakan, secara ekonomi Kabupaten Muna jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah harus melakukan evaluasi yang mendalam terkait persoalan ekonomi, Delapan tahun terakhir pengeluaran pemerintah jauh lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). JIka kita melihat besar PAD tahun 2009 sebesar Rp. 610.015 sedangkan realisasi pengeluaran sebsar Rp. 643.616 Miliar. Pembengkakkan belanja ini disebut defisit anggaran (budget deficit). Ini adalah bukti bahwa pemerintah kurang lihai dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi dan terlalu boros. Jika di bandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Indonesia dapat dikatakan Kabupaten Muna tergolong kabupaten dengan PAD terendah.

Selain itu, di tahun 2010 Kabupaten Muna mempunyai banyak kewajiban utang diantaranya:
1. Utang kepada Bank Pembangunan Daerah SULTRA sebesar 24,5 Miliar.
2. Hutang kepada H. Satria atas pencabutan ijin operasional SPBU (Mahkamah Agung memenangkan kasus Perdata H. Satria). Besaran utang ini semakin membesar karena di hitung per hari.
3. Hutang Pemda Muna untuk tambahan penghasilan guru sejak maret 2009 sebesar 17 Miliar yang di janjikan oleh pejabat daerah sebelumnya.

Tujuan pemerintah berutang adalah untuk membantu penyelamatan ataupun untuk mengakselerasi  perekonomin Kabupaten Muna tetapi realita dilapangan sangat bertentangan dengan tujuan tersebut dan jauh dari efek positif terhadap masyarakat. Indikasi ini menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana pinjaman serta PAD. Lantas siapa yang akan membayar hutang tersebut? Sudah pasti masyrakat Muna. Masyarakat muna selain dibebankan untuk memikirkan kehidupan mereka juga harus menanggung utang yang begitu banyak karena penyalagunaannya.

Pemerintah Daerah yang menjabat saat ini harus washing dishes sama halnya seperti periode Obama setelah menggantikan Bush. Di akui ataupun tidak secara ekonomi, Kabupaten Muna jauh tertinggal di periode kepemimpinan sebelumnya. Saya justru kuatir bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna sebesar 1,07% itu hanya dirasakan oleh orang tertentu dalam artian tidak semua masyarakat merasakan efek positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Agar perekonomian berjalan sesuai rencana pembangunan daerah perlu kiranya kita untuk mengawal pemerintahan saat ini agar tidak terulang seperti periode kepemimpinan sebelumnya. Jika terjadi penyimpangan maka kita akan membuat 'aksi-aksi' untuk meng-counter pemerintahan saat ini.

Seharusnya pemerintah menyadari bahwa banyak sektor perekonomian yang bisa dikembangkan di daerah. Salah satunya dengan mengelola serta mempromasikan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Muna ke mancanegara. Selain itu, pemerintah perlu melakukan ekplorasi terhadap potensi daerah jangan hanya duduk manis dikursi dan menandatangai berkas-berkas politik. Menjadi pemerintah tidaklah semudah berorasi seperti saat pemilu, pemerintah harus menyediakan ruang gerak yang luas kepada masyarakat untuk berusaha seperti perbaikan jalan, kebutuhan listrik yang cukup, dan perampingan birokrasi. Karena hal-hal tersebut juga menjadi masalah dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.

Saya masih memiliki ekspektasi yang besar terhadap peningkatan perekonomian ekonomi Kabupaten Muna yang berkualitas dan berkesinambungan. Ekspektasi yang baik akan mendorong kita untuk bekerja baik pula. Semoga Kabupaten Muna bisa jauh lebih baik lagi kedepan.


Friday, 10 December 2010

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar